Bupati Aceh Tenggara Nonaktifkan Camat Leuser, Ini Dugaan Kasus yang Menjeratnya

Pj Pengulu Kompas, Kecamatan Leuser menyatakan ada memberikan uang Rp 10 juta kepada camat dan videonya sempat viral

Laporan Asnawi Luwi|Aceh Tenggara 

PROHABA.CO, KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara, M Salim Fakhry bertindak tegas dengan menonaktifkan jabatan Camat Leuser, yang diemban oleh Dian Iskandar terhitung sejak 16 Juli 2025.

Penonaktifan Dian Iskandar sebagai Camat Lauser, karena diduga terlibat dalam kasus pungutan liar (Pungli) dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa tahap pertama.

Dian Iskandar yang ditanyai hal tersebut membenarkan dirinya telah dinonaktifkan sebagai Camat Leuser. 

Hal itu terjadi, karena video yang merekam keterangan Pj Pengulu Kompas, Kecamatan Leuser, yang menyatakan ada memberikan uang Rp 10 juta kepada camat. 

Namun, dalam video itu tidak jelas maksud camat mana, karena tidak disebutkan camatnya. 

Kemudian Bupati memanggil Pengulu Kute Kompas untuk menanyakan hal tersebut.

Namun, Pengulu Kute Kompas, Dian Iskandar mengatakan video itu bukan ditujukan kepadanya selaku Camat Leuser.

Baca juga: Terungkap! Napi di Lapas Meulaboh Kendalikan Pungli di Merduati Banda Aceh 

Kemudian Bupati meminta kepada Pengulu Kute Kompas untuk membuat pernyataan terkait hal itu kalau memang bukan dirinya yang dituduhkan.

Namun, Pengulu Kute ini dituding terlibat pungli sebagaimana diberitakan salah satu media online yang sempat viral di media sosial.

Sehingga Bupati Agara Salim Fakhry mengambil tindakan menonaktifkan Dian Iskandar dari Camat Leuser.

Menurutnya, saat ini dia menunggu Tim Inspektorat Aceh Tenggara terkait tudingan pungli terhadap dirimya.

Baca juga: Polisi Ringkus Tiga Pelaku Pungli yang Aniaya Warga asal Aceh Selatan di Dairi Sumut

Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara M Salim Fakhry dalam pertemuan dengan Camat dan Pengulu Kute pada acara monitoring dan evaluasi Dana Desa tahun 2025 di Opprom Setdakab menyampaikan bahwa dirinya telah menonaktifkan Camat Leuser, Dian Iskandar.

Hal itu dikarenakan ada dugaan melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap Pengulu Kute dalam proses administrasi pencairan Dana Desa.