Terkait Kisruh Pulau Rempang, Panglima TNI Turunkan Tim Gabungan Bantu Polisi di Batam

PROHABA.CO, BATAM - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, keberadaan prajurit TNI di Pulau Rempang hanya untuk membantu aparat kepolisian. 

Pasca kericuhan antara warga dan aparat keamanan terkait sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam, Panglima TNI Laksamana, Yudo Margono akan mengirimkan Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI ke Pulau Rempang.

Yudo menegaskan, pengiriman Puspom TNI untuk menyelidiki dan memastikan apakah ada oknum TNI yang terlibat dalam kericuhan sengketa lahan di Batam.

Sebelumnya Yudo juga sudah mengimbau personel TNI agar tidak terlibat konflik dengan warga, sebab tugas tni di sana hanya membantu dan berada di belakang polisi.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Panglima TNI menegaskan keberadaan prajurit TNI di Pulau Rempang Batam hanya membantu aparat kepolisian.

Ia menegaskan bakal menindak tegas prajuritnya yang bertindak di luar prosedur.

Bentrok antara tim terpadu dengan sejumlah warga di Pulau Rempang tak terhindarkan saat itu.

Massa mencoba menutup jalan masuk tim terpadu sejak dari Jembatan IV.

Sejumlah pohon ditumbangkan warga di sana untuk menghalangi jalan masuk tim terpadu.

Tidak hanya itu, warga menggunakan kontainer dengan harapan tim terpadu tidak bisa merangsek masuk ke lokasi pengukuran lahan, bagian dari rencana Rempang Eco City.

Suasana mencekam bahkan terjadi hingga malam hari.

Baca juga: Terkait Konflik Lahan, Mahfud MD Jelaskan Duduk Perkara Kerusuhan di Pulau Rempang

Demo lanjutan pun terjadi di depan gedung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9).

Gedung BP Batam pun rusak, sejumlah kaca pecah akibat lemparan batu dari massa.

Anggota Polresta Barelang setidaknya menetapkan 26 orang sebagai tersangka kisruh depan BP Batam itu.

Sejumlah anggota Polri pun dilaporkan terluka dalam kejadian itu.

Pemerintah berencana merelokasi warga Rempang, Batam karena adanya proyek pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group asal China.

Diperkirakan, total investasi sekitar 11,5 miliar Dolar AS atau setara Rp 117,42 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja kurang lebih 30 ribu orang.

Namun, warga setempat yang telah berpuluh-puluh tahun menempati wilayah tersebut menolak relokasi dan sempat terjadi kericuhan saat polisi hendak mengamankan berbagai aksi unjuk rasa.

"Iya, TNI kan di Bawah Kendali Operasi (BKO) pada Polri, kita berada di belakang," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Senayam, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

Yudo mengaku sudah menerima laporan Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko, Puspom TNI telah mengirimkan tim gabungan untuk Satuan Tugas POM TNI ke Pulau Rempang.

"Sudah kami turunkan Danpuspom TNI ke Batam untuk memeriksa ada enggak keterlibatan TNI di situ. Baik terhadap rakyat maupun mungkin yang terlibat di dalam mafia tanah dan sebagainya," ucapnya.

Yudo menambahkan, pihaknya tak akan segan-segan menindak prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sana.

"Proses hukum, kalau terlibat, terbukti ya proses hukum," tegasnya.

Baca juga: Bejat! Seorang Ayah di Subulussalam Tega Lecehkan Anak Tirinya

Baca juga: Unjuk Rasa di Kantor BP Batam Terkait Lahan Rempang Ricuh

Terkait kisruh Rempang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto juga memberikan tanggapannya.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (12/9/2023) malam.

Hadi menyebut, lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

"Tanah di Rempang itu tidak ada HGU. Tanah rempang luasnya 17 ribu hektare ini adalah kawasan hutan. Kemudian 600 hektare HPL-nya dari BP Batam. Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujarnya.

Ia mengatakan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.

Hadi menyebut hampir 50 persen dari warga menerima usulan yang telah disampaikan.

"Pemerintah menawarkan mencarikan tempat tinggal baru atau relokasi yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, yakni sebagai nelayan," ucapnya.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan pemerintah juga menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan seluas 500 hektare yang lokasinya dekat dengan laut untuk memudahkan dalam mencari nafkah.

"Dari 500 ha itu akan kami pecah-pecah dan langsung kami berikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun, kami bangun sarana untuk ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan," ujarnya seperti melansir Tribunnews.com.

Baca juga: Demo Sindikat Rokok Ilegal Nyaris Ricuh Saat Aparat Padamkan Api Ban Bekas

Presiden Jokowi Telepon Kapolri Malam Hari

Presiden Indonesia Joko Widodo singgung permasalahan lahan yang tidak kunjung selesai di kawasan Rempang, Galang kota Batam.

Menurut Jokowi, persoalan tersebut hanya salah komunikasi.

Seperti yang disampaikan Jokowi dalam pembukaan acara Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).

Menurut Jokowi mulanya mewanti-wanti untuk tidak menggunakan pendekatan represif saat menyelesaikan sengketa lahan.

Jokowi lantas menyinggung masalah konfilik di Pulau Rempang. Dia mengaku tengah malam menelepon Kapolri untuk turun tangan terkait persoalan tersebut.

"Saya udah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri," ujarnya.

Menurut Jokowi, persoalan di Pulau Rempang hanya salah komunikasi. Dia pun mempertanyakan mengapa persoalan seperti demikian harus sampai ke Presiden.

"Ini hanya salah komunikasi aja di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan. Masa urusan begitu harus sampai Presiden?" kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi pun meminta jika ada persoalan terkait pembebasan lahan yang tidak mampu diselesaikan, segera lapor ke menteri terkait. Dia enggan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut.

"Dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait. Jangan perlu ditanya. 'Siap, Pak'. Gimana? 'Beres, Pak? Beres, beres'. Aman, Pak? 'Aman, aman'. Nanti begitu terakhir, 'mohon maaf, Pak. Belum selesai, Pak. Tidak bisa selesai, Pak'. Naah. Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah dengan Menteri-Menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, oh sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," pungkas Jokowi.

(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Baca juga: Kupang Ricuh, Rumah Dinas Kapolda NTT Diserang OTK, Mobil Polisi Dibakar

Baca juga: Petugas Bea Cukai Batam Amankan Kapal Kargo, Diduga Angkut Muatan Ponsel Ilegal

Baca juga: Bawa Sabu 1.5 Kilogram, 2 Pria Ditangkap di Komplek Jodoh Square Kota Batam

Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul Panglima TNI Turunkan Tim Gabungan Terkait Bentrok di Rempang Batam,